in , ,

Warga Daerah Tak Menginginkan Sandiaga Uno

Saat Sandiaga Uno Ditolak Warga Bali, Foto:harianindo.com

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan itu terletak pada rakyat. Merekalah yang memiliki kuasa dan memiliki hak untuk menentukan para pemimpin negara. Kandidat pemimpin hanya bisa meminta restu dan dukungan.

Apabila ada kandidat pemimpin yang ditolak warga, maka dia pun harus menerimanya. Itu berarti masyarakat tidak percaya dengan calon pemimpin itu. Dan, dia harus mengakui realitas tersebut.

Pun begitu dengan Sandiaga Salahudin Uno hari-hari ini. Calon wakil presiden nomor urut 02 itu ditolak warga di berbagai tempat di Indonesia. Menandakan bahwa masyarakat tak menginginkan dirinya mendampingi Prabowo Subianto sebagai dwitunggal pemimpin Indonesia.

Misalnya, baru-baru ini, masyarakat Tabanan Bali menolak rencana kampanye Sandiaga Uno. Melalui sebuah surat pernyataan, perwakilan masyarakat meminta Sandiaga untuk tidak datang dan menggelar kampanye di Tabanan.

Surat pernyataan penolakan itu ditandatangani Bendesa Adat Pagi I Wayan Yastera, Kelihan Dinas Banjar Pagi I Wayan Suka Wijaya, dan Kelihan Banjar Adat Pagi I Nyoman Subagan, kemudian ditembuskan ke Perbekel Senganan dan Kepala Kepolisian Sektor Penebel.

Isi surat itu, menurut rilis yang sama, adalah menolak kedatangan Sandiaga. Alasannya, masyarakat sudah memilih calon presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

I Wayan Yastera juga mengatakan masyarakat belum siap menerima kehadiran Sandiaga. Hal itu karena warga sedang sibuk dengan urusan adat menjelang upacara ritual Panca Wali Krama di Pura Besakih, Karangasem, Bali.

“Warga adat telah memutuskan dukungan kepada calon anggota legislatif dan calon presiden dari PDI Perjuangan,” kata Yastera, Minggu (24/2).

Sandiaga pun membatalkan rencana kampanye di Tabanan. Dia mengaku menghormati keputusan warga dan tak ingin membuat situasi terganggu. Menurut dia, pariwisata Bali memerlukan situasi politik yang kondusif.

Sandiaga Tak Sekali Ini Ditolak

Bukan sekali ini saja Sandiaga mengalami penolakan saat kampanye di daerah. Pasangan Prabowo Subianto ini pernah ditolak di beberapa daerah, seperti, Sampang Madura dan Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Selain itu, kampanye Sandiaga di Wonogiri, Jawa Tengah, juga mendapat sambutan tak menyenangkan dari pendukung Jokowi. Pun demikian dengan sambutan warga dari berbagai daerah yang meneriakan Jokowi ketika Sandiaga di jalan.

Di Kabupaten Sampang, Madura, Sandiaga pernah ditolak warga setempat. Dalam surat penolakannya, Laskar Aswaja mengemukakan tiga alasan menolak Sandiaga. Cawapres nomor urut 02 ini dianggap sebagai calon pemimpin yang memiliki dosa akhlakul karimah, dosa sosial ekologis, dan dosa korupsi.

Pertama, Sandiaga dinilai tak memahami adat istiadat dan kultur masyarakat Indonesia. Laskar Aswaja mengungkit tindakan Sandiaga yang pernah melangkahi makam salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kompleks Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Kedua, Sandiaga dianggap memiliki dosa sosial ekologis yang sangat besar, yaitu merampas dan merusak kurang lebih 900 hektare lahan hijau di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur melalui perusahaan tambangnya.

Karena itu, Laskar Aswaja tak ingin menyambut dengan lapang, gembira, maupun hormat kedatangan seseorang yang mereka sebut sebagai ‘agen dominan kapitalisme-ekstraktif di Indonesia’.

Ketiga, Sandiaga Uno adalah komisaris PT Duta Graha Indah yang sudah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). Faktanya, PT DGI/NKE telah didakwa korupsi oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran memperkaya korporasi senilai ratusan miliar rupiah melalui sejumlah proyek pemerintah.

Sedangkan di Wonogiri, Jawa Tengah, Sandiaga Uno berkali-kali dikerubungi oleh pendukung Jokowi saat berkampanye akhir Januari lalu.

Saat melintas di pertigaan Kecamatan Eromoko, Sandiaga disambut sejumlah orang yang mengangkat tangan dan membuat pose metal sembari meneriakkan “Jokowi”. Sandiaga juga sempat dikawal hingga perbatasan, ketika mau keluar dari wilayah tersebut.

Warga Menolak, Jangan Dipolitisasi

Penolakan warga untuk didatangi kampanye adalah biasa saja. Hal itu bukan sebuah pelanggaran hukum. Warga memang berhak menerima atau menolak suatu kampanye.

Yang lebih penting lagi, penolakan tersebut tak perlu dijadikan isu seakan-akan cawapres nomor urut 02 itu terzalimi. Apalagi jika dikapitalisasi menjadi isu politik untuk membangun citra sedang dizalimi oleh penguasa.

Padahal itu adalah ekspresi sikap spontan masyarakat yang menolak siapapun berkampanye di daerah tersebut. Itu merupakan suatu hal yang wajar.

Mungkin lebih baik Sandiaga dan timnya perlu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar saat hendak berkampanye di suatu daerah. Hal itu untuk menghindari terjadinya penolakan-penolakan seperti peristiwa sebelumnya.

Mari berkampanye dengan sehat, dan jangan salahkan warga yang tak selalu selaras dengan kepentingan kita. Karena bagaimanapun kita tetap bersaudara.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments