in

Upaya Penegakan Hukum adalah Bentuk Kedaulatan Bukan Otoritarian

Ahmad Dhani, foto:bbc.com

Dalam Negara hukum adalah Negara yang mengatur segala kehidupan masyarakat melalui hukum. Maka peran hukum dalam Negara adalah sebagai Panglima.

Semua warga negara harus taat hukum tanpa terkecuali. Baik sebagai pejabat publik maupun figur publik. Wajib baginya untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Negara yang mampu menerapkan hukumnya dengan baik ialah membuktikan bahwa negaranya menjadi negara yang berdaulat. Kedaulatan negara akan tumbuh seiring dengan hukum yang ditegakkan.

Lagi-lagi hukum juga harus ditegakkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Dan lucunya ketika Negara ini siap memproses hukum anggapan Negara otoriter dikembangkan, padahal hukum ditegakkan untuk kedaulatan negara.

Hal ini ditunjukkan dengan kasus Ahmad Dhani Prasetyo. Kasus Ahmad Dhani tersebut yang terkena proses hukum adalah bentuk penegakkan hukum atas perbuatannya sendiri.

Sebagaimana diketahui Ahmad Dhani melakukan upaya penyebaran kebencian atas tweetnya beberapa waktu lalu.

“Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya – ADP”

“Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS??? – ADP”

Tweet Ahmad Dhani tersebut jelas bahwa dia telah menyebarkan ujaran kebencian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mari kita coba analisa terkait ujaran kebencian tersebut. Ini adalah penguatan bahwa hukuman Ahmad Dhani atas perbuatan yang dilarang bukan karena rezim yang otoriter.

Ujaran kebencian (hate speech) didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang  ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain.

Dalam tweet Ahmad Dhani seperti diatas jelas menunjukan untuk ujaran kebencian. Aturan undang-undang kita juga mengatur terkait larangan ujaran kebencian.

Bahwa sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Masyarakat bisa menilai. Tindakan Ahmad Dhani telah memenuhi unsur pelanggaran ujaran kebencian. Dan sebagai Negara Hukum wajib bagi penegak hukum untuk memberikan upaya hukum kepada yang bersalah.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments