in

Siapa Beking di Balik Aksi Berani Susi Tenggelamkan Kapal Asing?

Salah satu capaian penting dalam 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah penegakkan hukum yang tanpa pandang bulu di sektor kemaritiman Indikasinya bisa dilihat dari banyaknya penenggelaman kapal asing ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia.

Salah satu capaian penting dalam 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo  adalah penegakkan hukum yang tanpa pandang bulu di sektor kemaritiman Indikasinya bisa dilihat dari banyaknya penenggelaman kapal asing ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia.

Ya, penenggelaman kapal asing ini benar-benar menjadi pemberitaan yang atraktif selama 4 tahun belakangan ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki kebijakan tegas terhadap semua maling ikan. Susi melakukan penenggelaman kepada semua kapal yang ketahuan melakukan illegal fishing.

Kebijakan tersebut dianggap Susi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan perikanan di Indonesia. Sebab dengan kebijakan itu para pencuri ikan diharapkan jera dan tidak mengulang perbuatannya.

Alhasil, jumlah kapal yang ditenggelamkan pun tak main-main. Selama 4 tahun ini, tepatnya dalam rentang Oktober 2014 hingga Agustus 2018, Susi mencatat telah menenggelamkan 488 kapal.

Sepanjang tahun 2017 saja, Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 127 kapal pencuri ikan. Dari total tersebut, kapal terbanyak berasal dari Vietnam sebanyak 90 kapal, 19 kapal asal Filipina, 13 kapal asal Malaysia, 4 kapal asal Indonesia dan 1 kapal asal Thailand.

Tindakan tegas itu, membawa dampak positif bagi sektor perikanan di dalam negeri. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, Ia mengatakan pertumbuhan sektor perikanan Indonesia meningkat sejak pemerintah menindak tegas kapal-kapal asing ilegal yang beroperasi di perairan nusantara.

Susi Pudjiastuti mengklaim konsumsi ikan di Indonesia naik signifikan selama tiga tahun terakhir (2014-2017), yakni hingga 1,2 juta ton. Dia memaparkan data konsumsi ikan nasional hanya 38,14 kilogram per kapita pada 2014. Angka itu menanjak menjadi 43,94 kilogram per-kapita pada dua tahun berikutnya. Sementara di tahun 2017, Susi menargetkan konsumsi ikan nasional bisa mencapai angka 47,12 kilogram per kapita.

Susi juga mengklaim ada kenaikan besar pada jumlah produksi ikan nasional. Pada 2014, baru ada sebanyak 20,84 juta ton ikan berasal dari perairan Indonesia. Sementara dua tahun setelahnya, produksi ikan dalam negeri mencapai 23,51 juta ton.

Berturut-turut pada 2015 dan 2016, stok sumber daya ikan juga dilaporkan ada sebanyak 9,93 juta ton dan 12,54 juta ton. Dengan jumlah stok tersebut, Susi mengatakan Indonesia mampu mengekspor ikan sebanyak 3,94 juta ton di 2015 dan 4,17 juta ton di 2016.

Sejumlah peningkatan tersebut, dia melanjutkan berdampak pada pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) perikanan. Ekspor perikanan pada 2015 menyumbang senilai 3,94 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 4,17 miliar dolar pada 2016. Data sementara tahun ini membukukan 2,83 miliar dolar.

Sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi perikanan itu PDB-nya di bawah ekonomi nasional. Pada tahun 2017, perekonomian nasional pertumbuhannya 5 koma sekian (persen). Pada 2015, sektor perikanan tumbuh 8,35 persen, lalu di 2016, 7,03 persen, dan 2017 sebesar 7,08 persen.

Seluruh capaian itu tak akan terwujud bila pemerintahan Presiden Jokowi tak berani bertindak tegas. Soal ini Susi mengatakan apa yang dia lakukan tidak lepas dari dukungan Jokowi.

Aksi-aksi penenggelaman kapal tidak akan terlaksana tanpa didukung Presiden. “Kalau Pak Jokowi tidak membantu dengan dukungan penuh, ya tidak bisa juga. Saya kan cuma pembantu,” ujar Susi.

Susi Pudjiastuti pun menyinggung peran Presiden Joko Widodo di balik kerja yang dia lakukan selama ini. Hal itu dia sampaikan di depan warga ketika membuka Festival Muara Baru yang digelar Perum Perikanan Indonesia, Sabtu (11/8/2018).

“Bagaimanapun juga, saya bisa menyelesaikan persoalan pencurian ikan karena Pak Jokowi berani. Berani untuk mendukung dan berani untuk memerintahkan sikat habis pencurian ikan,” ujar Susi di Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta, Sabtu.

Menteri Susi menyebut, Presiden Jokowi ingin laut jadi masa depan rakyat Indonesia. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengawal menggunakan tiga pilar. “3 Pilar utamanya yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” jelasnya.

“Beliau (Jokowi) lah yang dengan segala komitmen penuh menjadikan laut NKRI ini menjadi berdaulat penuh, hanya untuk nelayan dan perikanan Indonesia. Tanpa komitmen dari beliau, kedaulatan laut Indonesia hanyalah mimpi,” ucap Menteri Susi, Selasa (8/5).

Penerima gelar Doktor Honoris Causa ini menjelaskan, dahulu laut Indonesia dimanfaatkan oleh kapal asing untuk menangkap ikan. Sekarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan tak memberi celah kepada pihak asing untuk mengeruk ikan dari laut Indonesia. Menteri Susi menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga laut Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi memang sering menegaskan tentang pentingnya menjaga kedaulatan sumber daya alam yang ada di tanah Indonesia, termasuk sumber daya alam Indonesia yang berada di laut.

“Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita. Kita berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan DPD RI dan DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.Rabu (16/8/2017).

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments