in , ,

Pemerintahan Jokowi Lampaui Target Penerimaan Negara

Jokowi & Sri Mulyani, foto: katadata.co.id

Dari segi ekonomi dan keuangan Negara, Jokowi memastikan Negara mampu lampaui penerimaan yang di targetkan. Jokowi memerintahkan kepada Menteri Keuangan agar keuangan negara stabil dan tidak defisit.

Kemenkeu memastikan realisasi penerimaan negara hingga tutup tahun ini mencapai 100,1 persen dari target Anggaran Penerimaan Negara (APBN) 2018 sebesar Rp1894,7 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan negara tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai sekitar Rp1.896,6 triliun.

Pada 2017, penerimaan negara pemerintahan Jokowi hanya mencapai Rp1.655,8 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target. Pada 2016, hanya terealisasi Rp1.551,8 triliun atau 86,9 persen. Sedangkan 2015, terisi Rp1.491,5 triliun atau 84,7 persen.

ini merupakan kali pertama dalam sejarah pemerintahan Jokowi target penerimaan tercapai, tanpa melakukan APBN Perubahan. Penerimaan negara, berhasil melampaui target berkat melimpahnya kantong penerimaan bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bea cukai dan PNBP rata-rata di atas 100 persen. baik dari Papua sampai Sumatera untuk penerimaan pajak masih di bawah 100 persen.

penerimaan yang ‘tokcer’ juga berasal dari berbagai kebijakan tegas pemerintah dalam memungut pajak dan cukai, termasuk dalam melakukan law enforcement dan penindakan.

penerimaan negara dari pos bea dan cukai berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp194,1 triliun.

Penerimaan pajak sebenarnya tidak mencapai target, meski secara keseluruhan penerimaan negara menembus target. Itu nanti penjelasannya di pajak.

Untuk pos belanja negara rupanya hanya mencapai 97 persen dari target. Walhasil, defisit anggaran berhasil dijaga di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian ini lebih rendah dari target dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB.

Penerimaan pajak sepanjang tahun ini cukup bagus dan stabil pada kisaran 15% – 16%, atau jauh di atas realisasi pertumbuhan 2017 sekitar 2%.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.

Perencanaan target yang dibuat pemerintah lebih moderat. Pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2018 dibidik naik 10,94% dari target APBN-Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Berkat kenaikan yang moderat dan realistis, pemerintah juga tidak mengubah target penerimaan pajak di tengah tahun. Hal ini menunjukan pengelolaan APBN yang lebih baik dan kredibel.

Pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini cukup bagus dan stabil pada kisaran 15% – 16% atau jauh di atas realisasi pertumbuhan 2017 sekitar 2%. Selain target lebih realistis, kinerja perpajakan juga didukung kenaikan harga komoditas, seperti minyak bumi dan batu bara, meskipun terus fluktuatif.

Kepatuhan untuk masing-masing jenis pajak juga meningkat terutama pasca program pengampunan atau amnesti. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak peserta amnesti memilih tetap patuh. Pada dasarnya, masyarakat dapat merespon kebijakan dengan baik sepanjang mereka nilai menguntungkan.

Meskipun tak ada kebijakan serupa amnesti pajak sepanjang 2018, terjadi perbaikan secara administrasi, prosedur, dan proses bisnis. Perbaikan ini terutama terkait dengan penyederhanaan dan integrasi dokumen layanan di Dirketorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), percepatan restitusi, kemudahan pendaftaran wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pemerintah juga menerapkan kebijakan pajak responsif terhadap kondisi makroekonomi. Contohnya, pembatasan impor melalui kenaikan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Kebijakan ini bukan untuk meningkatkan penerimaan melainkan memberi dampak psikologis kepada pasar uang untuk menyelamatkan rupiah.

Beleid pajak juga dinilai lebih berpihak kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 menyatakan, tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Tentu, di samping memberikan keringanan bagi mereka yang telah patuh, kebijakan ini juga bagian dari ekstensifikasi.

Penurunan tarif PPh final diharapkan sejalan dengan peningkatan kesadaran membayar pajak bagi pelaku UMKM mengingat sektor ini termasuk bisnis yang tak mudah dipajaki.

Kinerja sepanjang tahun ini merupakan perwujudan reformasi di bidang perpajakan yang dicanangkan kembali pada Desember 2016. Pada awal tahun lalu, misi ini didahului beberapa program besar. Beberapa kebijakan besar bahkan dinilai berdampak positif terhadap kinerja Ditjen Bea Cukai.

Secara umum, sinergi DJP dan DJBC terbilang berjalan baik. Kolaborasi keduanya menghasilkan tambahan penerimaan pajak cukup signifikan senilai Rp 22 triliun sampai akhir Desember 2018, melampaui target Rp 20 triliun maupun realisasi Rp 3 triliun pada tahun lalu.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments