in , , ,

Mengapa Keluarga Korban 1998 Berkomitmen Mengalahkan Prabowo di Pilpres 2019?

Prabowo ,foto: beritasatu.com

Sejumlah keluarga korban penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menyerukan penolakan memilih calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan memilih Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Keluarga korban [penculikan dan penghilangan paksa 1998] menyatakan semuanya menolak capres penculik, capres pelanggar HAM, Prabowo. Itu ekspresi konkret dari mereka semua,” kata Ketua Dewan Penasehat Ikohi, Mugiyanto di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (13/3).

Sebagaimana diketahui, Prabowo diduga kuat sebagai pelaku penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi saat masih aktif menjabat sebagai Komandan Jendral Kopassus TNI AD.

Salah satu buktinya adalah adanya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP pada tahun 1998 lalu. Dalam surat itu, salah satu pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo adalah soal penculikan aktivis.

Oleh karenanya, para keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 itu berkomitmen ingin mengalahkan ‘Capres pelanggar HAM di Pilpres 2019’ dengan memilih Jokowi.

“Kita tak punya bayangan bahwa pelaku pelanggar HAM yang belum mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum itu dipilih sebagai presiden. Kita ingin kalahkan capres pelanggar HAM, kita tak bisa membayangkan indonesia dipimpin oleh pelanggar HAM,” kata Mugiyanto.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ayah salah seorang aktivis korban penculikan, Utomo Rahadjo ini. Ia mengajak seluruh aktivis dan keluarga korban tidak memilih capres pelanggar HAM.

“Saya adalah ayah dari Petrus Bimo. Untuk ke depan, saya memakai kaus, tulisannya Anda bisa baca sendiri, ‘Kalahkan Capres Pelanggar HAM’. Marilah kita memilih capres yang bukan pelanggar ham,” sebut Utomo.

Pilihan para korban 1998 itu masuk akal dan logis. Banyak pertimbangan yang melatar belakanginya, tak hanya soal penculikan saja.

Fattah, Ibunda Gilang (salah satu korban penculikan), melihat Prabowo bukanlah sosok pembela “orang-orang kecil”. Karena saat belum menjadi Presiden saja sudah mau menghabisi “wong-wong cilik”, bagaimana bila nanti terpilih menjadi Presiden.

Bisa jadi saat kekuasaan ada di tangannya seluruh rakyat yang kritis dan berani bicara akan dihabisi. Ini tentu saja membawa kekhawatiran yang mendalam.

Pun masuk akal juga pertimbangan dari Bu Kusmiyati, Ibunda Mustofa, korban kerusuhan Mei 98. Menurutnya, rekam jejak Prabowo belum jelas untuk rakyat. Ia bertanya, “kemarin-kemarin udah kasih apa ke rakyat?”

Bagi Kusmiyati, justru Jokowi yang sudah banyak mempberi perhatian kepada rakyat, termasuk keluarganya. Di era Jokowi, dia mendapatkan KIP, KIS dan PKH. Pun dengan kebutuhan lainnya.

Dengan demikian, di mata keluarga korban 1998 Prabowo sudah minus dua kali. Yaitu, dia seorang pelanggar HAM dan tidak memiliki rekam jejak yang berpihak kepada rakyat.

Pertimbangan di atas mendorong bagi mereka untuk memilih “Mengalahkan Capres Pelanggar HAM” dibandingkan harus hidup di bawa kepemimpinannya.

Itu merupakan pertimbangan yang logis dan masuk akal.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments