in

Menengok Inovasi dan Reformasi Perizinan di Indonesia

Selama 4 tahun memimpin Indonesia, terdapat beberapa inovasi yang didorong dan diaplikasikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah platform “Online Single Submission” untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sistem perizinan dengan Online Single Subsimission ini diluncurkan pemerintahan Presiden Jokowi pada 9 Juli 2018 lalu.

Melalui platform tersebut, pengajuan izin investasi kini jauh lebih cepat, bahkan hanya hitungan jam. Kolaborasi antara teknologi informasi terbaru dan pemikiran yang terbuka itu telah terbukti membawa perubahan yang cukup maju dalam pemerintahan.

Bila ditelisik lebih dalam, hadirnya sistem perizinan online tersebut bukanlah tanpa alasan. Kebijakan itu ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan perizinan yang telah mengurat akar selama ini.

Sebelumnya, salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah perizinan yang lambat, tidak terintegrasi, dan bertele-tele. Belum lagi, banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu.

Hal ini yang secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan.

Persoalan ini yang menjadi perhatian serius Jokowi sejak dilantik menjadi Presiden RI. Ia benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena ini dengan investasi yang lancar ini akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia.

Untuk merealisasikannya, ada tiga prioritas sesuai mandat dari Presiden Jokowi, yakni perbaikan pelayanan perizinan investasi melalui PTSP Pusat BKPM, fasilitasi realisasi investasi, dan peningkatan investasi melalui iklim investasi yang kondusif.

Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan tersebut. Dengan sistem ini, seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik.

“Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi,” jelas Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (16/8).

Sebelum era OSS ini, inovasi percepatan perizinan telah Presiden Jokowi telah dilakukan melalui program Layanan Cepat Izin Investasi 3 Jam (II3J). Hasilnya cukup signifikan, dimana sejak tahun 2015 hingga Juni 2018, layanan ini sudah menghasilkan Rp 2.789,5 triliun, 549 perusahaan, dan 404.835 tenaga kerja Indonesia.

Kini dengan kehadiran sistem OSS, proses perizinan itu dapat lebih dipercepat lagi. Karena OSS akan langsung terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP.

Dengan aplikasi ini, pemerintah memastikan investor bisa memantau langsung perkembangan izin yang diajukan. Jadi begitu ketahuan ijinnya mandeg di pemerintah daerah, misalnya, maka bisa langsung diatasi dengan cepat oleh satuan tugas. ”

Berbagai program reformasi struktural itu telah meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara signifikan. Peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia atau kemudahan berusaha melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada 2018.

Diikuti dengan membaiknya peringkat global competitiveness index Indonesia. Selama setahun prestasi Indonesia naik lima peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 pada 2017.

Indonesia sekarang juga sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody’s, Fitch, dan S&P.

Dengan demikian, kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Reformasi perizinan adalah salah satu prasyaratnya.

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments