in , ,

Mendalami Semangat Gus Dur, Menyemai Harapan pada Jokowi

Jokowi dan KH. Abdurrahman Wahid, foto:merahputih.com

Hampir tiap tahun, kita bisa lihat perayaan Tahun Baru Imlek selalu meriah. Tapi tahukah kamu, bila Imlek dulu pernah dilarang oleh rezim pemerintah? Pun etnis Tionghoa di Indonesia selalu mendapatkan diskriminasi?

Bila kita menengok sejarah lagi, perayaan tahun baru Imlek hilang sejak Soeharto mengambilalih kuasa pada tahun 1966. Kekuasaan Soeharto menghapus segala sesuatu yang berbau China, dan saudara kita yang memiliki etnis Tionghoa menjadi korbannya.

Awal mulanya, Orde Baru mengeluarkan aturan rasisme dengan terbitnya Inpres No. 14/1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Sejak itu, perayaan Imlek haram diramaikan di depan publik.

Pun dengan, seni liongsamsi. Pelarangan juga menyangkut pemakaian aksara Cina. Lagu-lagu berbahasa Mandarin pun lenyap dari siaran radio.

Semua itu dilaksanakan dengan alasan yang terang dibuat-buat: bahwa manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berpusat dari negeri leluhurnya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia.

Orde Baru seolah-olah mengidap fobia terhadap hal-hal yang berbau Cina. Padahal, etnis Tionghoa sudah menetap di Nusantara sejak berabad-abad silam dan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, seperti halnya warga keturunan Arab dan Timur Tengah, India, atau kalangan “non-pribumi” lainnya.

Masa-masa suram itu akhirnya berakhir kala Reformasi bergulir pada 1998. Dalam masa baktinya yang singkat, Presiden Habibie menerbitkan Inpres No. 26/1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Di isi inpres ini adalah penghentian penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berikutnya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berani bertindak lebih jauh lagi. Ia muncul membela hak komunitas Cina dengan konsep kebangsaan baru yang diperkenalkannya.

Dalam konsep kebangsaan Gus Dur tak ada yang namanya pribumi dan nonpribumi. Dikotomi semacam itu adalah kesalahan dan gara-gara itu komunitas Cina dinafikan dari nasionalisme Indonesia.

Bagi Gus Dur tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina. Ia sendiri mengatakan dirinya adalah keturunan blasteran Cina dan Arab.

Tak hanya berteori, Gus Dur pun merealisasikan gagasannya itu ketika naik jadi presiden pada 1999. Cucu pendiri NU Kiai Hasyim Asy’ari yang sejak lama dikenal sebagai pluralis itu menganulir Inpres No. 14/1967 dengan menerbitkan Inpres No. 6/2000. Sejak itulah, komunitas Tionghoa bebas kembali menjalankan kepercayaan dan budayanya.

Inpres yang terbit pada 17 Januari tersebut membawa suka cita yang telah lama surut. Tahun baru Imlek tahun itu, yang jatuh pada 5 Januari, dirayakan dengan cukup megah di kompleks Museum Fatahillah Jakarta. Setahun kemudian, dengan Keppres No. 19/2001 Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif.

Dengan kebijakan-kebijakan inklusif itu tak lewah jika kemudian pada 10 Maret 2004—bertepatan dengan perayaan Cap Go Meh di Klenteng Tay Kek Sie—masyarakat Tionghoa di Semarang menyematkan julukan “Bapak Tionghoa” kepada Gus Dur.

Semangat Gus Dur dalam Diri Jokowi

Bila Gus Dur dulu menyemai nilai-nilai kebangsaaan pasca represi otoritarian Orde Baru, 10 tahun setelah Gus Dur meninggal bangunan kebangsaan Indonesia itu kembali menghadapi tantangan.

Kali ini bukan dari negara yang bersifat vertikal, tetapi justru dari pertentangan paham keagamaan yang dianut oleh sebagian masyarakat. Tantangan sekarang lebih bersifat horizontal.

Yakni, adanya segelintir orang yang mulai memaksakan kehendaknya untuk menjadikan kepercayaannya menjadi satu-satunya parameter nilai di Indonesia. Mereka merasa paling berhak mewarisi tanah air.

Hal ini semakin marak seiring dengan meningkatnya politisasi agama dalam kontestasi Pemilu. Akibatnya, perayaan Imlek diganggu, ibadah agama lain dilarang, ataupun demo berjilid menolak kepala daerah non-Muslim digelar. Mereka itu merasa paling pribumi plus paling benar sendiri. Ujung-ujungnya adalah diskriminasi.

Hal itulah yang sedang dihadapi oleh Presiden Jokowi. Tantangan zaman di eranya itu lebih berasal dari kelompok ‘penolak akal sehat’ tersebut.

Pertarungan politik kali ini pun beririsan dengan pertarungaan kelompok moderat-kebangsaan versus fanatisme buta agama dan kuasa. Untuk konteks sekarang, pilihan logis itu bersama Jokowi.

Bersama dengan KH. Ma’ruf Amin, kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU), Jokowi sedang menghadapi tantangan dari kelompok konservatif nan reaksioner itu. Apalagi Jokowi sendiri didukung oleh keluarga Gus Dur.

Hal itu setelah Anak Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, resmi menyatakan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Dukungan iitu hadir karena para penerus Gus Dur itu melihat ada kesamaan visi Jokowi dengan Gus Dur. Salah satunya adalah berani memberikan keadilan dan kesetaraan baik di mata hukum, memperoleh pendidikan, serta perlindungan dari kesewenangan sesama warga bangsa, yang sering saling mengintimidasi atas nama agama dan sukunya.

Bersama Jokowi-Ma’ruf Amin, kita bawa harapan Gus Dur untuk menjaga etnis minoritas, melindungi seluruh warga negara, tak terkecuali. Tak peduli apa agamanya, sukunya, ataupun etnisnya.

Sebab, Indonesia adalah kita semua. Jadi, bila ingin membawa semangat Gus Dur kembali, maka tak ada pilihan lain selain mendukung pasangan nomor 01 itu.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments