in , , ,

Kiai Ma’ruf dan Perjuangan dalam Politik

Kiai H. Ma'ruf Amin, foto:kaskus.co.id

KH. Ma’ruf Amin merupakan salah satu kader Nahdlatul Ulama (NU) yang berhasil memformulasikan kepentingan politik dalam perjuangan dakwah. Pengalaman dan kemampuannya telah membuktikan itu.

Bagi Kiai Ma’ruf, politik praktis tak harus bertentangan dengan kepentingan agama, bangsa dan kemanusiaan. Bahkan, diantara ketiganya bisa saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Pandangan ini dirumuskannya saat Kiai Ma’ruf terlibat dalam usaha pendirian sebuah partai politik menjelang reformasi. Ia termasuk yang memaknai politik bagian dari khittah NU.

Menurut Kiai Ma’ruf, politik adalah salah satu bentuk perjuangan NU di samping perjuangan lewat dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Ia mengambil contoh pendiri NU, Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahhab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri.

Mereka itu tidak pernah meninggalkan gelanggangan politik, baik ketika masih di Partai Masyumi maupun setelah NU menjadi partai pada 1952 sampai 1974. Dari pengalaman sejarah itu terbukti bahwa politik dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan untuk kepentingan umat.

Bagi Kiai Ma’ruf, gerakan politik memiliki posisi strategis dalam mencapai tujuan. Pertama untuk mengembalikan jiwa keagamaan dalam perpolitikan nasional, ihya’ al-ruh al-diniyyah fi al-syiyasyah al-indunisiyyah (menghidupkan ruh keagamaan dalam dunia politik Indonesia).

Kedua untuk mengembalikan kepemimpinan ulama dalam perpolitikan Indonesia (li-I’dati qiyadati al-ulama fi al-alam al-siyasi al-Indonesia). Dan, ketiga untuk memperbaiki umat (islah al-ijtimaiiyah) yang menjadi tanggungjawab para ulama.

Jadi menurut Kiai Ma’ruf, Khittah NU 1926 bukan sekedar pemisahan kelembagaan antara NU dan politik praktis, sebagaimana yang dipahami, dipraktikkan, dan disampaikan oleh kebanyakan tokoh NU.

Kiai Ma’ruf tetap berpandangan bahwa pendirian partai politik bukan pelanggaran khittah, tetapi bagian dari khittah. Melalui pandangan tersebut, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar NU membuat partai ketika Indonesia memasuki masa reformasi.

Tidak sedikit kalangan NU yang menentang pendapatnya. Namun setelah melewati perdebatan yang cukup panjang dengan argumen yang kuat, pada akhirnya Kiai Ma’ruf bisa meyakinkan tokoh-tokoh NU. Bahwa, NU memang perlu mendirikan partai untuk mengisi kekosongan ruang politik ulama pasca reformasi.

Maka melalui pemikirannya itu, didirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas restu para Kiai NU yang diketuai oleh Matori Abdul Jalil. Dan, Kiai Ma’ruf sendiri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syuro pertama PKB.

Menurut Kiai Ma’ruf, para ulama NU selama ini telah meyakini bahwa bentuk NKRI adalah final. Keyakinan itu harus dikawal melalui perjuangan politik agar cita-cita negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Pada tahun 1998, Kiai Ma’ruf berhasil menjadi anggota DPR RI dari Partai PKB. Bahkan dia sebagai Dewan Syuro berhasil membawa PKB menjadi partai pemenang ketiga setelah PDI-P dan Golkar.

Tak cukup sampai di situ, dalam dinamika politik tahun 1999, Kiai Ma’ruf berhasil menjadi salah satu tokoh sentral yang mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden RI. Padahal pada saat itu PKB bukan partai pemenang.

Melalui segudang pengalaman itu sudah sangat layak bila Kiai Ma’ruf disebut sebagai ulama yang sangat memahami dunia politik. Ia telah kenyang dengan asam garam perpolitikan nasional yang digelutinya sejak usia muda.

Selama 54 tahun dengan segala pasang surutnya, hidupnya Kiai Ma’ruf telah diabdikan di dunia politik, selain dalam pendidikan dan dakwah. Di usianya yang kini telah 75 tahun, Kiai Ma’ruf bersedia kembali membantu Jokowi untuk menuntaskan perjuangan atas nilai-nilai yang diyakininya, yakni keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments