in ,

Kiai Ma’ruf dan Gagasan Ekonominya Bila Terpilih Nanti

KH. Ma'ruf Amin, foto:katadata.co.id

Politik gagasan sudah lama absen di tanah air. Ribuan politisi lahir setiap generasinya, tetapi jarang yang membawa gagasan bernas. Sebagian besar hanya menitip nasib atau perbaikan kesejahteraannya saja.

Padahal, kita tahu, politik merupakan ajang kebaikan. Di sana panggung untuk membawa perubahan dan kemajuan dikontestasikan. Sayangnya hanya segelintir saja yang mampu berpolitik, sembari membawa gagasan perubahan tersebut.

Diantara pengecualian itu ada nama KH. Ma’ruf Amin. Selain telah lama berkiprah dalam dunia pemikiran Islam dan perekonomian syariah, Kiai Ma’ruf juga dikenal sebagai seorang politisi. Kariernya telah merentang panjang sejak muda medio 1960-an.

Belakangan ini, Kiai Ma’ruf membawa gagasan segar dalam politik tanah air. Bersamanya ada harapan politik gagasan itu kembali di ranah kontestasi kekuasaan. Pasalnya, Kiai Ma’ruf maju sebagai calon wakil presiden bersamaan dengan gagasan ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’.

Ya, dia mengusung pemikiran baru untuk ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan ekonomi kita. Gagasan pemikiran ini yang akan menjadi landasan bagaimana ekonomi dan rakyat ditata di kemudian hari.

Hal tersebut diungkapkan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin dalam peluncuran buku ‘The Ma’ruf Amin Way’ di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (1/2). Kiai Ma’ruf menilai ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pembangunan dari bawah bisa mengatasi kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah di Indonesia.

Dalam visinya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 itu mengusung ide koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan ala Ma’ruf dibangun dengan proses redistribusi aset dan pemberian akses lahan dan sumber-sumber ekonomi ke masyarakat.

Pemikiran itu tak muncul begitu saja dari angan-angan. Ada konteks yang melatar belakanginya. Ketimpangan yang mencolok adalah sebabnya.

Kiai Ma’ruf mencontohkan kesenjangan ekonomi yang lebar di masa lalu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan para konglomerat.Kebijakan itu dibangun dengan harapan agar kekayaan para konglomerat dapat juga dirasakan masyarakat berpendapatan rendah (trickle down effect).

Hanya saja, Ma’ruf menilai efek itu saat ini tidak terjadi. “Yang atas makin kuat, yang bawah semakin lemah,” kata Ma’ruf.

Atas dasar itu, Ma’ruf menilai perlu ada kebijakan yang dapat membangun ekonomi kerakyatan. Kebijakan itu dilakukan dengan proses redistribusi aset dan pemberian akses lahan dan sumber-sumber ekonomi ke masyarakat.

Kiai Ma’ruf lantas berjanji untuk mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah agar kekayaan tak hanya berputar di kalangan kelompok orang-orang kaya bila terpilih di Pilpres 2019.

Pemikiran Ma’ruf mengenai ekonomi kerakyatan ini dinilai dapat diterapkan melalui gerakan koperasi. Karenanya, dia berharap agar gerakan koperasi dapat kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Sementara itu, gagasan koperasi ini bisa dimulai dari pesantren dengan pembangunan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Para santri pun didorong untuk menjadi wirausahawan yang mampu membangun usahanya sendiri.

“Kita kembangkan dari kalangan santri agar bisa menjadi wirausahawan. Kita sebut dengan santripreneur,” kata Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin dalam peluncuran buku ‘The Ma’ruf Amin Way’ di Jakarta, Jumat (1/2).

Santripreneur adalah konsep wirausaha di kalangan santri. Ma’ruf juga menyebut para santripreneur itu akan menghasilkan bibit-bibit ‘Gus Iwan’ yang merupakan singkatan dari santri bagus pinter ngaji dan usahawan.

Dengan menggalakkan program Kopontren, koperasi tersebut bisa menjadi jembatan bagi para santri yang berkeinginan membangun usaha. Selain itu, Kopontren akan dikolaborasikan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya agar dapat bersinergi.

“Selama ini kan santri-santri di pondok pesantren itu tidak ada yang mewadahi. Konsep ini hadir memfasilitasi mereka karena pondok pesantren juga bagian dari kita”, ujarnya.

Data terbaru yang diperoleh dari Pangkalan Data Pondok Pesantren menunjukkan, pondok pesantren di Indonesia sudah mencapai 25.938 ponpes dengan jumlah santri sebanyak 3,96 juta orang. Jika dibagi berdasarkan wilayah, jumlah pondok pesantren paling banyak di Jawa 84,56% disusul Sumatera sebesar 10,66%. Adapun di Kalimantan jumlah pondok pesantren hanya 2,39% dari total, Sulawesi 1,92%, dan Papua 0,3%.

Meski mengusung ide yang memperkuat masyarakat berpendapatan rendah, namun Kiai Ma’ruf tidak lantas melupakan peran pelaku ekonomi besar. Konsep ekonomi kerakyatan ala Kiai Ma’ruf ini justru akan mendorong adanya kolaborasi antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perusahaan-perusahaan besar sehingga perekonomian nasional semakin baik.

“Sehingga yang kuat tetap kuat, yang lemah menjadi kuat. Ini yang kita inginkan sehingga negara menjadi kuat,” kata Ma’ruf.

Pemikiran tersebut akan diterapkan ketika Ma’ruf dan Joko Widodo memenangi Pilpres 2019. Dia berharap pemikirannya tersebut dapat membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2024.

Politisi dengan gagasan yang cukup maju seperti itulah yang dibutuhkan saat ini. Bukan mereka yang hanya pandai menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau pesimisme. Kita butuh politisi seperti Kiai Ma’ruf, satu, dua atau ratusan lagi agar Indonesia Maju.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments