in

Jokowi, Sandi, dan Genderuwo Ekonomi

Jagat dedemit gempar. Genderuwo, salah satu jenis lelembut, mendadak viral. Popularitasnya pecah membahana. Karakternya dipergunjingkan dimana-mana. Meme tentangnya ramai menghiasi lini masa. Tumben-tumben, genderuwo jadi trending topic. Tapi bukan di alam mereka. Melainkan di bumi manusia. Khususnya di Indonesia. Lebih khusus lagi di Jakarta.

Lantas, siapa yang berjasa melambungkan watak genderuwo hingga setenar itu? Ya, betul: Presiden Jokowi. Semua bermula dari pidato pembagian sertifikat tanah oleh RI-1 di Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini. Di sanalah, Jokowi mempromosikan ‘politik genderuwo’. Sebuah frasa tentang politik propaganda. Jelasnya, propaganda menebar ketakutan, kecemasan, was-was, dan ketidakpastian yang gemar dilantunkan para politisi, termasuk lawan politik Jokowi. Agitasi model ini juga lekat dengan istilah Firehose of The Falsehood. Suatu teknik kampanye ala Donald Trump. Untuk membunuh akal sehat publik di AS. Dan, teknik itu terbukti jitu. Hillary terjungkal.

Frasa ‘politik genderuwo’ hanyalah sebentuk kegundahan Jokowi. Atas maraknya narasi cemas yang disemburkan secara masif. Atas gegap-gempita hoaks yang diedarkan secara padu. Oleh mereka yang hobi tawuran di media sosial. Oleh mereka yang hendak mendulang margin elektoral di Pilpres 2019. Lewat modus memainkan politics of fear.

Namun, jangan lupa, Jokowi juga seorang pemancing ulung. Seperti gampang diduga, umpan recehnya disambar rakus kelompok sebelah. Sandiaga, Cawapres 02, tampak gesit melahap isu genderuwo. Kecuali gesit, bukan Sandi namanya kalau tak cerdik. Istilah ‘politik genderuwo’ ia modifikasi. Menggesernya ke dalam spektrum isu ekonomi. Sehingga muncullah terma ‘genderuwo ekonomi’.

Nah, bagi saya, diksi modifikasi ala Sandiaga itu lebih menarik diulas. Pun, memang, lebih dalam memeriksa ‘genderuwo ekonomi’ sungguh menggoda. Apalagi, Sandi mengaitkannya dengan kata mafia dan rente. “Politik genderuwo itu yang berkaitan dengan ekonomi rente, mafia ekonomi, mafia pangan, atau mafia lainnya sebagai genderuwonya ekonomi,” begitu beber Sandiaga, dilansir detikcom, Jumat (9/11).

Arah Telunjuk Sandi

Bila dibaca lebih cermat, telunjuk Sandi yang bertuliskan ‘genderuwo ekonomi’ itu tampak jelas mengarah ke petahana. Ke pemerintah. Wabilkhusus ke Jokowi. Meskipun, syak wasangka Sandi tersebut tidaklah mengagetkan. Apalagi ini musim kampanye. Mulutnya terhitung wajar bilang begitu. Normal belaka.

Tapi, apapun, secara substantif, dakwaan Sandi ini perlu diperiksa. Secara sidik-midik, saksama, dan teliti. Bahkan wajib diluruskan bila hanya bualan. Benarkah ekonomi Indonesia disesaki genderuwo? Bidang apa saja yang disusupi dedemit? Juga, adakah bukti sektor pangan dihinggapi memedi?

Hmmm…. Tidak mudah menjawabnya secara singkat. Yang pasti, mafia pangan tak pernah dibantah keberadaannya. Bahkan, diakui sudah empat dekade menggurita. Sejak oligarki Orde Baru berjaya. Senantiasa beroperasi dalam ruang samar. Bersembunyi di kamar gelap ekonomi pasar. Sehingga terang-benderang, bukan di era Jokowi mereka lahir, apalagi dibina. Justru sebaliknya, di zaman Jokowi-lah, satu demi satu mereka ditumpas. Oleh aparat hukum, utamanya Satgas Mafia Pangan.

Performa Satgas bentukan Mabes Polri itu terdeteksi cukup cemerlang. Tak kurang dari 373 kasus pangan berhasil dibongkar. Meliputi 21 kasus komoditas hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 23 kasus ternak dan 247 kasus pangan lainnya. Sudah 409 orang ditetapkan tersangka. Sudah 10 importir bawang putih dan 5 importir bawang merah masuk daftar hitam.

Keberadaan Satgas Mafia Pangan adalah kode keras bagi para bandit pangan. Yang selama ini menggaruk fulus gede dari otak-atikketidakseimbangan demand-supply. Mereka bekerja dalam kartel. Berburu rente di kegiatan impor. Sesekali melumpuhkan distribusi. Hobi menggelar spekulasi, penimbunan dan bahkan mengoplos sejumlah bahan pokok. Akibatnya, jerih-payah petani muspra. Produksinya mangkrak. Tak terserap pasar. Konsumen pun merugi. Karena harga-harga melambung tinggi. Pada gilirannya, kinerja pasar menjadi tak kompetitif, tak efisien.

Memberantas mafia pangan jelas pekerjaan besar. Terus-menerus. Dan, tidak pernah mudah. Sama sulitnya dengan membinasakan mafia narkoba. Atau mafia terorisme. Sistem kerja mereka solid, juga fleksibel. Namun, toh, pembatasan ruang gerak para bandit itu secara sistematik membuat mereka ciut. Walhasil, volatilitas harga pangan dapat diredam. Harga-harga secara agregat stabil. Atau dalam bahasa teknis makroekonomi, inflasi terkendali.

Kebijakan Cespleng Jokowi 

Sesungguhnya, pemerintah Jokowi-JK diwarisi inflasi cukup tinggi. Namun, tak butuh waktu lama, pemerintah sanggup membalikkan keadaan. Data BPS mengonfirmasi klaim tersebut. Pada 2013, inflasi tembus 8,38%, turun 2 basis poin, yakni sebesar 8,36% di periode berikutnya. Hebatnya, pada 2015 atau setahun Jokowi memimpin negeri, inflasi terjun bebas menjadi 3,35%. Lalu terkoreksi lagi, mencapai 3,02% di 2016. Memang, di 2017, angka inflasi sedikit meninggi, sebesar 3,61%, tapi angka tersebut masih dalam batas asumsi makro APBN di tahun berjalan.

Kemudian, apa makna inflasi rendah bagi masyarakat? Dalam pemahaman sederhana, inflasi terjaga memacu efisiensi sektor bisnis karena stabilitas biaya produksi. Inflasi terkendali juga menunjukkan terjaganya daya beli masyarakat berpendapatan tetap. Yang paling mudah dilihat, inflasi rendah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, ibu-ibu yang belanja ke pasar tersenyum gembira. Rona bahagia memancar dari wajah-wajah mereka. Kalau tak percaya, tengoklah ulang visual blusukan Jokowi di 3 pasar berbeda (Pasar Cihaurgeulis Bandung, pasar di Bogor, dan Pasar Anyar Tangerang) belakangan ini. Emak-emak—meminjam istilah Sandi, tampak begitu intim saat berfoto bersama Presiden, tak sedikit pun mengeluhkan problem harga kebutuhan pokok.

Variabel inflasi terkendali inilah yang turut menjelaskan tingkat kepuasan publik (approval rating) yang begitu tinggi terhadap Jokowi—mencapai 72% menurut Indikator Politik Indonesia (periode survei September 2018), 72,2% berdasarkan rilis Litbang Kompas (periode survei 21 Maret-1 April 2018), dan 68,6% versi Indo Barometer (periode survei 15-22 April 2018).

Itu pula yang menggambarkan, betapa gelombang kritik dan hujatan seperti tidak mempan merobohkan elektabilitas Jokowi. Tetap kokoh bertengger di urutan pertama. Bahkan hingga detik ini. Data survei tersebut juga mengonfirmasi bahwa hasil kerja Jokowi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan publik dan level elektabilitasnya. Komitmennya dirasakan nyata dalam menjaga isi perut rakyat. Kebijakannya diakui begitu greget melindungi masyarakat berpendapatan rendah.

Ok, lalu apa relasi inflasi dan ‘genderuwo ekonomi’? Inflasi rendah mengindikasikan pasar bekerja secara bersaing, setidaknya mendekati kompetitif. Sementara ‘genderuwo ekonomi’ adalah pengganggu pasar. Lewat metode kartel dan monopoli. Menciptakan pasar yang tidak efisien, penuh residu. Itulah yang dalam perspektif mikroekonomi disebut sebagai kegagalan pasar (market failure). Sebaliknya, terjaganya inflasi membantah sinyalemen maraknya ‘genderuwo ekonomi’. Dengan argumentasi ini, kebijakan anti mafia pangan terindikasi manjur. Atau sekurang-kurangnya mampu menciutkan nyali para bandit itu.

Untuk menertibkan pasar domestik, Jokowi tidak hanya menggunakan instrumen Satgas Anti Mafia Pangan dan Tim Saber Pungli. Jurus lainnya, kebijakan penetapan harga (pricing policy) dalam segala variasinya disusun dengan penuh perhitungan dan terbukti cespleng. Taktik berupa penyederhanaan dan digitalisasi perizinan seperti Online Single Submission (OSS) juga menjadi jawaban akhir dalam perang melawan pemburu rente. Pendeknya, mafia ekonomi dikepung sedemikian rupa. Dikerdilkan kepongahannya.

Di bidang pengelolaan ekonomi, Jokowi dan Kabinet Kerja memang masih memiliki pekerjaan rumah bejibun. Tetapi sinyal-sinyal perbaikan sistemik dan mendasar tampak nyata adanya. Pintu masuk mafia pemburu rente dan praktik monopoli ditutup rapat. Dalam hal ini, terma ‘genderuwo ekonomi’ masih dapat diterima sebagai ajakan untuk lebih waspada. Namun menyebut ekonomi Indonesia disesaki genderuwo jelas mengada-ada. Receh dan tidak logis. Come on, Bang Sandi…!!!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments