in , , ,

Hoax, BTP Tidak Bisa Gantikan KH. Maruf Amin Setelah Terpilih Jadi Wapres

KH. Ma'ruf Amin dan Basuki Tjahaja Purnama, foto:suaraislam.co

Belakangan ini, rumor Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan menggantikan KH. Ma’ruf Amin semakin berkembang di media sosial. Terlebih setelah bebas dari penjara, BTP memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan.

Keputusan politik BTP itu seolah-olah semakin membenarkan isu spekulatif yang sudah berhembus sejak tahun lalu.

Di media sosial, bahkan sudah berkembang berbagai skenario politik setelah Jokowi – Maruf Amin menang Pilpres 2019 nanti. Menurut skenario itu, Maruf Amin akan mengundurkan diri dengan alasan kesehatan setelah menjadi Wapres. Setelahnya, Maruf Amin bakal digantikan BTP.

Tak hanya itu saja, skenario berikutnya Jokowi bakal mengundurkan diri dengan berbagai alasan, setelah BTP menjadi Wapresnya. Dengan demikian, BTP disebut bakal menjadi presiden persis seperti dirinya naik ke kursi Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi mengikuti Pilpres 2014.

Setelah BTP menjadi Presiden, dia diklaim bakal menunjuk Hary Tanoe Ketua Umum Perindo sebagai Wapres. Skenario politik itu kemudian dibubuhi judul “Penjajahan China di Indonesia”.

Skenario politik itu diunggahl oleh Akun Facebook bernama Ia Fauzia Nadjedi. Unggahan akun tersebut viral dan telah disebar ulang sedikitnya 7.600 orang sejak tanggal 31 Januari 2019.

Tentu saja, skenario ini dibuat oleh kubu oposisi untuk mendiskreditkan Jokowi-Maruf. Mereka berusaha menampilkan ketakutaan dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan dijajah China setelah Jokowi-Maruf Amin terpilih nanti.

Anehnya, skenario politik abal-abal itu pun dipercaya oleh banyak orang. Bahkan dibenarkan oleh Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN), Agus Solachul A’am.

Kelompok relawan pendukung Prabowo-Sandi itu meyakini bahwa Kiai Ma’ruf akan digantikan oleh BTP setelah terpilih nanti. “Ini sudah lama diprediksi kiai. Saya teringat sambutan kiai di Jombang. Dalam politik apa yang tidak mungkin,” tutur cucu pendiri NU, KH Wahab Chasbullah itu.

Pertanyaan besarnya adalah, “Benarkah BTP bisa menggantikan KH Maruf Amin andaikan saja beliau mundur karena alasan kesehatan?”

Berdasarkan Hukum, BTP Tidak Bisa Menjadi Wapres

Syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 227 huruf (k), salah satu syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah:

“Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Dilihat dari pasal tersebut, maka yang dihitung sebagai batasan untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres adalah ancaman pasalnya, bukan vonis hukumannya. Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, seseorang tetap tidak bisa menjadi capres atau cawapres selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Sementara, dalam kasus BTP yang divonis 2 tahun itu dianggap telah melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Pasal tersebut berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bila diperhatikan dari dua pasal di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa BTP itu TIDAK BISA menjadi Wakil Presiden.

Hal ini telah dibenarkan oleh Ahli Hukum dan Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar. Menurutnya, jika dalam UU Pemilu tertulis “dihukum 5 tahun”, maka vonis yang menjadi acuan.

Namun, jika dalam UU tertulis “diancam dengan hukuman 5 tahun”, artinya pasal yang dilanggar jadi acuan. “Kalau dihukum 5 tahun berarti jatuhnya vonis. kalau diancam dengan hukuman berarti bunyi pasal ancaman hukumannya itu berapa tahun,” ujar Zainal.

Dari segi mekanisme kenegaraan, pergantian Wakil Presiden itu juga tidak semudah membalikan tangan. Sebab, penunjukan Wakil Presiden tidak dilakukan oleh Presiden, melainkan lewat mekanisme Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI).

Berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR, terdapat mekanisme baku pergantian kepala negara.

Pada Pasal 127-133 Peraturan MPR itu, disebutkan presiden harus mengajukan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratan kepada pemimpin MPR.

Pengajuan dua nama cawapres ke MPR itu dilakukan presiden selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna. Nantinya, dalam sidang paripurna MPR, merekalah yang menentukan satu dari dua nama cawapres tersebut melalui voting.

Dengan begitu, pengangkatan wapres pengganti adalah oleh MPR, bukan presiden.

Bila melewati mekanisme seperti itu, secara politis BTP juga berat untuk menjadi Wakil Presiden menggantikan KH. Maruf Amin. Karena pastinya proses politik akan semakin keras dari partai-partai oposisi.

Untuk itulah, MUSTAHIL BTP akan menggantikan KH. Maruf Amin bila pasangan capres-cawapres 01 itu terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.

Suara KH. Maruf Amin

Calon wakil presiden nomor urut 01. KH Ma’ruf Amin menjawab hoaks dirinya bakal digantikan BTP jika terpilih menjadi wakil presiden. Kiai Ma’ruf menegaskan, pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan ketua RT.

“Dari mana itu? Itu mengarang saja itu. Emang pemilihan RT apa? Itu kan ada mekanisme-mekanisme kenegaraan yang enggak bisa seperti itu,” kata Ma’ruf Amin di kediamannya Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Kamis (31/1).

Kiai Maruf menyebut isu yang beredar itu sebagai kabar bohong (hoax). Menurutnya tidak benar bila dirinya nanti akan digantikan oleh BTP. Masyaraat juga bisa menilainya secara logis dan rasional.

“Emang masyarakat kita bodoh. Masyarakat kita ini kan sudah pintar. Mereka tahu bahwa soal pergantian kepemimpinan nasional itu ada mekanisme yang mengatur,” imbuhnya.

Pada kesempatan lain, Kiai Maruf juga menyebut bahwa isu itu sangat menyesatkan publik. Karenanya perlu diluruskan agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

”Jelas itu pernyataan yang salah untuk menyesatkan umat,” kata Maruf Amin saat menghadiri acara Maulid Nabi di Pondok Pesantren Al Falah, Kresek, Banten. Ia meminta agar masyarakat tidak mudah mempercayai isu tersebut.

Dengan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar mengenai BTP akan menggantikan KH. Maruf Amin adalah hoax. Mereka menyebarkan isu sesat demi kepentingan politik untuk menggembosi suara Jokowi dan KH. Maruf Amin. BTP

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments