in , ,

Dua Usulan Kebijakan Kiai Ma’ruf Amin yang Masih Berlaku Hingga Kini

KH. Ma'ruf Amin, foto: detik.com,doc

Rekam jejak bisa menjadi rujukan kapabilitas seseorang. Kualitas calon pemimpin pun bisa dilihat dari kisah perjalanan hidupnya. Begitu juga dengan kualitas dan kapabilitas seorang KH. Ma’ruf Amin.

Jauh sebelum menjadi calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta selama dua periode, yaitu periode 1971-1977 dan 1977-1982.

Ketika menjabat sebagai anggota dewan itu, Kiai Ma’ruf tidak hanya sekadar menikmati gaji besar dan tidur saat rapat. Sebaliknya, dia benar-benar bekerja untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.

Kala itu, Kiai Ma’ruf berhasil menduduki beberapa posisi strategis. Diantaranya Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971), Ketua Fraksi PPP DKI Jakarta (1973-1977), dan Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977-1982).

Pada periode ini, kualitas diri Kiai Ma’ruf yang cemerlang terbukti telah membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Banyak usulannya yang kemudian disahkan pemerintah menjadi kebijakan publik dan masih diterapkan hingga saat ini.

Disebutkan dalam buku, ‘70 Tahun DR KH Ma’ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti kepada Agama, Bangsa, dan Negara’, setidaknya terdapat dua usulan kebijakan dari Kiai Ma’ruf yang bermanfaat hingga kini.

Pertama, pencantuman bulan dan tahun habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di plat nomor. Sebelumnya plat kendaraan hanya mencantumkan nomor polisi saja, tidak ada keterangan kapan masa habis STNK seperti saat ini.

Hal ini membuat polisi sering menggelar razia untuk mengecek masa aktifnya. Akibatnya, sering terjadi kemacetan lalu lintas.

Kiai Ma’ruf kemudian mengusulkan agar dicantumkan keterangan pencantuman bulan dan tahun habis masa berlaku STNK di plat, bukan hanya nomor polisi saja. Selain memudahkan polisi, ini juga menjadikan masyarakat untuk melakukan kontrol diri atas masa berlaku STNK-nya masing-masing.

Usulan ini disetujui menjadi usulan bersama fraksi dan diterima pemerintah. Tidak hanya itu, usulan ini kemudian menjadi standar nasional hingga saat ini.

Kedua, kebijakan dana pasar. Pada saat itu, pedagang lama di sebuah pasar yang baru saja dibangun akan tergusur. Mengapa? Karena pembangunan pasar baru tersebut menggunakan dana swasta. Ini membuat harga kios menjadi mahal dan pedagang lama tidak kuat membayarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar pasar dibangun dengan menggunakan dana pemerintah. Melalui mekanisme ini, masyarakat bisa membeli kios dengan cara mengangsurnya.

Usulan ini disetujui Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, usulan ini juga menjadi cikal bakal diterbitkannya Inpres Dana Pasar yang berlaku untuk seluruh pasar di Indonesia.

Dua kebijakan di atas cukup menjadi parameter bagi kita, bahwa Kiai Ma’ruf memang seorang ulama-politisi cum ekonom yang memiliki kualitas mumpuni. Ia bekerja dengan tangan-kakinya (baca: nyata), serta berorientasi pada kebermanfaatan yang luas.

Terbukti, kinerjanya pada masa 40 tahun lalu, masih dijadikan rujukan kebijakan publik hingga sekarang. Bahkan, diterapkan secara nasional. Artinya, ide dan gagasannya telah bermanfaat bagi banyak orang hingga saat ini.

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments