in , , ,

Benarkah Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo itu Serangan Personal?

Jokowi dan Prabowo, Foto:Tribunnews.com

Kejadian lucu nan kurang dewasa ditunjukkan oleh kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Tak terima ‘diserang’ soal lahan yang dikuasai oleh Prabowo, mereka melaporkan Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Jokowi karena diduga telah melanggar Pasal 280 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal itu mengatur kandidat, tim sukses, maupun penyelenggara pemilu dilarang menghina SARA dan peserta pemilu.

Sebelumnya, dalam Debat Capres Kedua Jokowi menyindir terkait kepemilikan ratusan ribu hektare lahan oleh Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. Sindiran itu merespons kritik Prabowo terhadap kebijakan pembagian sertifikat lahan.

Namun, benarkah sindiran Jokowi kepada Prabowo terkait lahan itu merupakan serangan yang bersifat personal?

Bila diperhatikan dengan seksama, apa yang disampaikan oleh Jokowi itu pada dasarnya bukanlah sebuah serangan personal. Sebab Jokowi dalam argumentasinya sama sekali tidak menyinggung terkait urusan identitas, pribadi, atau keluarga Prabowo.

Mantan Walikota Solo itu sebenarnya hanya memaparkan data lahan yang dikuasai oleh Prabowo melalui Hak Guna Usaha (HGU). Dan, data itu pun telah dibenarkan oleh yang bersangkutan.

Jika ditotal luas tanah HGU yang dimiliki Prabowo seluas 340.000 hektar. Adapun rinciannya adalah 220.000 ha di Kalimantan Timur dan 120.000 ha di Aceh Tengah.

Luas lahan tersebut setara dengan lima kali wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, luas wilayah ibu kota itu hanya mencapai 662,33 kilometer persegi.

Kedua, sindiran Jokowi kepada Prabowo itu tidak hendak membuka aib pribadinya. Bukan pada poin itu substansi sindiran Jokowi tersebut.

Melainkan itu sebuah kritik untuk membongkar kebijakan yang “hanya” memberikan konsesi lahan dalam skala besar kepada para konglomerat. Sedangkan di sisi lain, sangat abai dalam memberikan akses produksi kepada rakyat kecil.

Perlu diketahui, konsesi lahan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) adalah hasil dari kebijakan pemerintah. Kecenderungan pemerintah, sejak Orde Baru sering membagi-bagikan konsesi kepada para elit, namun gemar menangkapi rakyat yang memanfaatkan hutan.

Hal inilah yang berusaha dikritik Jokowi melalui data konsesi lahan Prabowo di atas. Di era pemerintahan Presiden Jokowi ini kecenderungan itu berusaha dibalik.

Ia membagi-bagikan tanah yang “absentee” (menganggur) kepada rakyat, sekaligus membatasi konsesi kepada para cukong. Tujuannya adalah untuk memberikan akses lahan kepada rakyat sekaligus mewujudkan keadilan sosial.

Jokowi ingin memberikan akses penghidupan kepada rakyat biasa, tidak melulu kepada ‘orang-orang besar’ saja. Prabowo adalah satu dari sekian elit yang telah menikmati ratusan ribu hektar lahan untuk kepentingan menumpuk kekayaan pribadi.

Bila data itu dibuka, maka rakyat akan bisa terbuka matanya. Bahwa, Prabowo yang suka berkoar-koar bahwa kekayaan alam dan tanah di Indonesia itu dikuasai oleh segelintir elit, pada dasarnya memang benar. Ya, dialah segelintir elit tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi soal ratusan ribu hektare lahan milik negara yang dikelola Prabowo Subianto itu.

Komisioner KPU Viryan Azis menilai pernyataan Jokowi tersebut bukan sebuah serangan. “Kenapa dianggap menyerang? Kan, hanya menyampaikan data,” kata Viryan di kantor KPU, Jakarta, Senin (18/2).

Senada dengan itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil juga menilai pernyataan Jokowi saat menyinggung penguasaan lahan oleh Prabowo Subianto dalam debat capres kedua sebagai hal yang sah-sah saja dilakukan.

Menurutnya, pernyataan Jokowi itu masih belum melewati batas larangan kampanye. “Enggak apa-apa, kan ini proses debat publik, yang ruangnya memberikan informasi kepada pemilih,” tutur Fadhli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/2).

Fadli bahkan menyebut masing-masing capres juga boleh menyerang saat debat berlangsung. Hal itu tidak apa-apa untuk dilakukan asalkan berbasis fakta dan tidak melanggar ketentuan kampanye yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU (PKPU) No 23 tahun 2018.

Bila memperhatikan pemaparan tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa tindakan kubu pendukung Prabowo-Sandi terkait serangan di debat tidak masuk akal. Tindakan melaporkan Jokowi ke Bawaslu itu merupakan contoh dari sikap gegabah dan kurang dewasa dalam berdemokrasi.

Masak karena kita menyinggung data yang ‘tidak disukai’ oleh lawan dalam suatu debat terus dianggap menyerang personal? Kalau begitu, mending tidak usah debat saja. Lebih baik musyawarah saja, Pak!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments