in , , ,

Balada Hoax Ekonomi yang Disebarkan oleh Prabowo dan Timnya

Prabowo, foto:jawapos.com

Bila diamati ada dua isu negatif yang disebarkan oleh kubu Prabowo Subianto mengenai perekonomian Indonesia dalam waktu dekat ini. Persisnya isu yang terkait dengan utang.

Pertama, pernyataan Prabowo yang meminta pendukungnya untuk mengganti sebutan Menteri Keuangan dengan Menteri Pencetak Utang. Meski tak merujuk ke nama seseorang, tetapi kita pasti bisa menebak bahwa itu menunjuk kepada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat ini.

Kedua, terkait dengan kabar bohong yang disebarkan oleh pendukung Prabowo-Sandi bahwa pemerintah akan utang kembali senilai $ 2 milyar dengan yield 11,625%. Kabar ini bahkan sempat di-tweet oleh ekonom senior, Rizal Ramli.

Meskipun akhirnya kedua isu tersebut mendapatkan klarifikasi yang gamblang dari pihak yang berwenang, namun wacana sesat itu bisa berpotensi menggiring opini publik. Apalagi bila dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi tsunami kebohongan (hoax) bagi masyarakat Indonesia.

***

Fokus serangan kubu oposisi pada isu pertama pada dasarnya bukan pada sosok Sri Mulyani, tetapi lebih kepada kebijakannya yang (diklaim) lebih banyak berhutang.

Dengan begitu, Prabowo sebenarnya tidak hanya menyerang diri Sri Mulyani seorang, tetapi lebih kepada rezim pemerintahan secara seluruhnya, atau tepatnya kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Karena soal utang itu adalah kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, Sri Mulyani kemudian menjawabnya dengan telak. Tentunya, penjelasan ini berbasis pada data yang benar dan valid untuk membalikkan opini calon presiden nomor urut 02 itu.

Menurut Sri Mulyani, kritikan yang ditujukan kepada pemerintah tentang utang biasanya hanya melihat dari nominalnya saja. Bahkan beberapa orang yang mengkritik tidak mengetahui peruntukan utang tersebut untuk apa.

“Jadi saya hanya ingin menyampaikan, yang disampaikan bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis. Namun sebaiknya dilihatnya dalam konteks yang lebih besar,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagaimana diberitakan oleh economy.okezone.com, Selasa (29/1)

Sri Mulyani menjelaskan, utang yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menjaga ekonomi Indonesia agar tetap stabil. Apalagi selama 2018, perekonomian dalam negeri banyak mendapatkan tekanan dari eksternal.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut penggunaan utang oleh pemerintah rata-rata untuk sektor produktif. Sebagai salah satu contohnya untuk membangun infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat penting. Karena dengan adanya pembangunan ini harga-harga relatif bisa stabil dan merata. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga banyak membuka lapangan pekerjaan. Jika masyarakat mendapatkan pekerjaan, maka otomatis memiliki pendapatan lebih.

Hal tersebut sangat yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kebanyakan utang pemerintah hanya untuk belanja sosial tanpa memikirkan belanja modal seperti infrastruktur.

“Kalau nominalnya (utang) ini bergerak, tapi yang lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan, atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain berdasarkan website resmi Kemenkeu, apabila kita bandingkan dalam kurun waktu 2012-2014 dan 2015-2017, utang pemerintah bertambah dari Rp609,5 triliun menjadi Rp1.166 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 191%.

Angka itu memang sangat besar, namun berdampak positif dalam alokasi belanja produktif Indonesia. Belanja infrastruktur naik 200%, kemudian diikuti belanja pendidikan juga naik hingga 120% .

Sedangkan, belanja kesehatan naik 180%. Pun dengan Belanja perlindungan sosial yang naik 849%. Tak ketinggalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang naik 357%.

Yang pasti, walaupun akhir-akhir ini utang pemerintah meningkat, namun hal itu tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3% terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60% dari PDB.

Dunia internasional pun memberikan kepercayaan yang semakin kuat terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh peringkat investasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I).

Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang menjaga disiplin APBN (fiscal responsibility rules) dan konsisten menjalankannya sehingga masuk dalam kategori negara layak investasi atau Investment Grade.

***

Sebenarnya sudah sejak lama isu utang di era pemerintahan Presiden Jokowi ini terus menerus direproduksi oleh kubu oposisi. Tidak hanya di tahun politik ini saja, tetapi sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Anehnya, serangan yang dipakai itu pun selalu sama, yakni mengenai kenaikan jumlah utang-nya. Padahal, perihal ini sudah diberikan klarifikasi berkali-kali oleh Kementerian Keuangan. Dan rasanya penjelasan Kemenkeu pun sudah cukup gamblang dan jernih.

Tampaknya, bukan soal kebenaran atau kevalidan data yang dikejar oleh kubu oposisi dengan mereproduksi wacana ini berkali-kali. Namun lebih kepada usaha untuk mempengaruhi opini masyarakat dengan isu tersebut. Tujuannya agar muncul ‘citra’ yang buruk mengenai pemerintah.

Ya, kubu oposisi memanfaatkan isu utang itu untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Dari usaha tersebut, mereka berharap bisa menggalang suara untuk kemenangan Prabowo-Sandi.

Namun, sayangnya penyampai isu utang itu lebih kerap dilakukan dengan menggunakan kabar bohong, atau informasi hoax. Seperti informasi mengenai penarikan utang US$ 2 miliar dengan imbal hasil 11,625% tersebut.

Padahal, surat utang yang dikabarkan itu merupakan data lama pada tahun 2009. Hal inilah yang menyesatkan.

Jelas, kalau sial ini kubu Prabowo-Sandi sedang menyebarkan kabar hoax untuk tujuan politis.

Kabar bohong, bagaimanapun tetap bohong. Dan, hal ini yang direproduksi terus menerus oleh kubu Prabowo-Sandi. Paham, kan?

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments