in , ,

Bagaimana Masyarakat Mengapresiasi Program Reforma Agraria Jokowi?

Jokowi ,foto:bataraonline.com

Selama ini, kepemilikan tanah di kalangan petani gurem dan buruh tani menjadi akar persoalan yang melahirkan lingkaran kemiskinan baru. Kelompok masyarakat ini, lantaran ketiadaan lahan, dipaksa oleh keadaan untuk lari ke kota, sementara keterampilan yang mereka miliki tidak cukup sebagai bekal mencari penghidupan di perkotaan.

Berseberangan dengan itu, banyak tanah-tanah HGU yang dimiliki swasta justru menganggur. Tanah dan hutan negara dipagari dan tidak bisa diakses oleh warga. Padahal kehidupan masyarakat tegantung dari sumber daya hutan. Hal ini semakin menyiutkan akses rakyat pada kehidupan yang layak.

Di sisi lain, konflik agraria semakin tinggi. Tanah-tanah yang dimiliki masyarakat bisa diambil alih oleh pihak lain dengan mudah, baik korporasi atau institusi lainnya. Akarnya karena bukti kepemilikan lahan itu tidak dipunyai oleh masyarakat.

Menghadapi berbagai persoalan agraria di atas, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mendorong agenda reforma agraria sebagai solusinya. Program perubahan struktural agraria ini dikerjakan dalam dua kerangka kerja, yakni redistribusi aset dan legalisasi tanah.

Perlu diketahui, program reforma agraria ini menjadi salah satu agenda Nawacita. Semangatnya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfataan tanah wilayah dan sumber daya alam.

Salah satu bentuk aktivitas dari program reforma agraria yang dijalankan pemerintah ini adalah menertibkan tanah-tanah terlantar, baik tanah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Tanah tersebut dicabut izinnya kemudian didayagunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan akan dibagikan ke masyarakat. Hal itu lah yang dinamakan redistribusi aset.

Misalnya, bila ada badan usaha yang mengantongi izin pemanfaatan lahan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.000 ha tanah namun hanya memanfaatkan 500 ha saja, maka HGU 500 ha lahan yang terlantar akan dicabut. Tanah itu kemudian didata dan akan dibagikan ke masyarakat.

Program perhutanan sosial adalah bentuk dari redistribusi aset yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya program tersebut, masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan sesuai dengan kaidah kebutuhannya dan kelestarian lingkungan. Hal ini telah mengembalikan kembali esensi masyarakat sebagai penjaga dan pengelola hutan, sekaligus mendapatkan akses untuk penghidupannya.

Selain redistribusi aset, pemerintah juga mendorong adanyan legalisasi aset. Yakni program sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Dengan adanya alas hukum tersebut, aset masyarakat bisa lepas dari bahaya konflik karena perebutan tanah.

Capaian pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjalankan sertifikasi tanah ini patut diapresiasi. Pasalnya, selama tahun 2018 kemarin saja, ada 9.314.000 sertifikat yang dibagikan ke warga. Angka tersebut melebihi target yang dipatok pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat tanah.

Melihat capaian tersebut, diharapkan target tahun ini sebanyak 9 juta sertifikat bisa direalisasikan. Pemerintah pun menargetkan seluruh tanah di Indonesia telah mendapatkan sertifikat tanah alias terdaftar pada 2025.

Adanya program sertifikasi tanah tersebut mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia mengucapkan terima kasih atas program ini. Menurutnya, program ini nyata dirasakan masyarakat.

“Dalam kesempatan ini, izinkan kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas program yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta,” ucap Anies saat hadir dalam acara penyerahan 30 ribu sertifikat kepada warga Jakarta Pusat di Lapangan Sepakbola Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1).

Anies berharap kerja keras dari Presiden Jokowi serta jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Insyaallah semoga ini jadi manfaat, menjadi sesuatu yang membawa berkah bagi kita semua,” tutup Anies.

Program reforma agraria yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ini pun juga diapresiasi oleh organisasi petani. Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Ahmad Rifai, mengakui masa pemerintahan Jokowi-JK ini sedang giat-giatnya melaksanakan Reforma Agraria dengan cara lembut supaya berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak serta kegaduhan. Di samping redistribusi lahan, pembagian bibit tanaman pertanian dan lain lain, pelaksanaan Reforma Agraria juga dilakukan di hilir, dengan cara bagi-bagi sertifikat.

“Kemandirian pangan bisa terwujud dengan menjadikan petani sebagai pilar utama dan juga rakyat memiliki alat produksi sendiri untuk mengembangkan kehidupannya, menuju kehidupan yang sejahtera,” jelas dia mengapresiasi.

Apresiasi atas program reforma agraria itu juga datang dari kelompok buruh. Apalagi setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria dikeluarkan Presiden Jokowi pada 24 September 2018 lalu.

Hal ini dianggap sesuatu tindakan yang konkret untuk menyentuh lapisan bahwa. Juga merupakan sesuatu terobosan yang sangat berani.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden KSBSI Mudhofir. “Presiden Jokowi beri terobosan dan sangat berani,” kata Mudhofir, Jumat (25/1).

Lebih lanjut, pentolan buruh ini mensinyalir ada pihak lawan yang ingin mendelegitimasi kebijakan pemerintahan Jokowi terutama pemberian sertifikat gratis.

Padahal langkah yang di ambil oleh Jokowi konkret dan bukan hoax.

“Mereka mencoba menutupi berbagai berita bohong yang sudah mulai menggerus suara pihak lawan Jokowi. Jadi apapun dilakukan, logika menjadi di bolak-balik, jadi apa yang dilakukan Jokowi pasti buruk,” ujarnya.

Apresiasi atas program reforma agraria hadir dari beragam kalangan, baik dari kepala daerah hingga masyarakat sipil. Hal ini menandakan bahwa keberadaan program reforma agraria dalam wujud redistribusi aset dan legalisasi aset bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Program kerakyatan seperti itu yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi bila terpilih kembali nanti. Kita seharusnya harus berani memastikan program tersebut teralisasi lebih maju lagi ke depannya. Jangan sampai mundur kembali hanya karena pergantian rezim yang tidak memiliki kepedulian kepada rakyat.

Itulah salah satu alasan logis mengapa Presiden Jokowi haru sekali lagi. Betul, kan?

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments